Tinjau Kenegerian Sihotang, Sekretaris Komisi B DPRD Sumut: Kondisi Perbukitan Gundul dan Tekankan Reboisasi Besar-Besaran

SAMOSIR-Politisi muda Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan bencana alam yang menelan korban jiwa dan menimbulkan sejumlah rumah masyarakat dan sekolah mengalami kerusakan diakibatkan banyaknya lahan gundul di perbukitan Kenegerian Sihotang

Baca juga: IPW Harus Bicara Berdasarkan Fakta Jangan Hanya Mendengar Pengakuan Sepihak

Hal tersebut disampaikan Politisi muda Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang juga merupakan Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara Gusmiyadi setelah meninjau langsung lokasi banjir bandang di Desa Kenegerian Sihotang, Kabupaten Samosir, Senin (11/12/2023).

Baca juga: DPRD Sumut Desak Aparat Penegak Hukum Bersihkan Pungutan Liar Dari Area Pelabuhan Ambarita

Gusmiyadi juga menekankan seluruh stakeholder harus ikut mengambil bagian untuk melakukan reboisasi (penghijauan kembali) untuk menyelamatkan kelestarian lingkungan kawasan perbukitan Danau Toba Sumatera Utara dimasa akan datang.

"Saya kira ini adalah semacam fenomena gunung es, bahwa kawasan hutan yang ada di seluruh Sumatera Utara tampaknya membuat kita harus lebih sigap tentang bagaimana untuk mengantisipasi dalam skala yang besar sewaktu-waktu terjadi, " sebutnya.

Baca juga: Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang

Menurut Ketua DPC Gerindra Kota Pematang Siantar ini, upaya mengatasi masalah banjir dan longsor di kawasan Danau Toba harus diatasi dengan reboisasi besar-besaran." Semua stakeholder harus turun tangan dan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pihak swasta, " bebernya.

Masih kata Gusmiyadi menerangkan, di kawasan hutan di sana ada yang dikelola oleh perusahaan yang bergerak di bidang perhutanan dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan-kegiatan lainnya di luar dari sektor hutan.

Baca juga: Romo Syafi'i Tekankan Penegakan Hukum yang Berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Negara

Tentunya lanjut dia, mereka (perusahan) harus sadar untuk memberikan kontribusi besar dalam hal melakukan proses penghijauan sebagai bagian kompensasi atas kegiatan mereka di kawasan hutan dan semua stakeholder harus duduk bersama dan punya visi yang sama

"Semua stakeholder harus duduk bersama dan punya visi yang sama untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan kawasan perbukitan Danau Toba sebab situasi kawasan hutan diperbukitan kita semakin hari semakin gundul, " terangnya.

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Sudah Profesional Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan

Dia pun berharap dengan keterlibatan semua stakeholder melakukan reboisasi besar-besaran akan menyelamatkan kelestarian lingkungan Danau Toba." Penghijauan Danau Toba harus kita selamatkan karena bukan hanya milik Sumatera Utara, bukan pula hanya milik Indonesia, tetapi milik dunia, " tukas Gusmiyadi.

Sementara salah seorang warga Kenegerian Sihotang dalam pertemuan dengan Komisi B DPRD Sumut bersama Bupati Samosir menyampaikan, masyarakat Kenegerian Sihotang telah melakukan survey langsung ke perbukitan Kenegerian Sihotang,

"Dari hasil survey lapangan ditemukan adanya penebangan liar dan ada penduduk yang tinggal disitu untuk berkebun, ” terang Maringan Sihotang sembari bertanya apakah itu bisa distop dan sebaiknya kawasan itu dijadikan hutan lindung agar masyarakat tidak lagi hitir-hitir untuk tinggal

Dalam kunjungan lapangang ke lokasi banjir bandang Kenegerian Sihotang, Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara langsung didampingi Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom dan Asisten I Tunggul Sinaga serta UPTD. KPH Wilayah XIII Doloksanggul, (Karmel)